CIAMIS,- Kritik tajam terhadap sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM (Kang
Dedi Mulyadi) disampaikan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
Kabupaten Ciamis, Ahmad Himawan atau yang akrab disapa Mas Ahim yang juga
sebagai salah seorang perangkat di Desa Pawindan, yang membawahi wilayah Jembatan
Cirahong.
“Awalnya
kami Desa Pawindan tidak berharap konten Jembatan Cirahong ini ditanggapi
terlalu serius, karena pada kenyataannya di medsos dan di lapangan sangat berbeda.
Di medsos dianggap pungutan sementara di lapangan biasa saja. Kami tidak menyangka
Gubernur ikut berkomentar, sekarang karena sudah terlanjur Gubernur ikut
berkomentar, justru berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di lapangan,
maka kami warga desa juga para penjaga sangat berharap kepada gubernur kembali
membuat statment atau meluruskan, kami menunggu Pak Gubernur di Jembatan Cirahong
untuk melihat kondisi yang sebenarnya, jangan hanya berkomentar di medsos,”
katanya Minggu (05/04/2026).
Menanggapi
rencana pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Jembatan
Cirahong, menurut Ahim sama sekali tidak menyentuh akar masalah, karena penjaga
di Cirahong tidak hanya menjaga lalu lintas tetapi lebih dari itu, para petugas
menjaga keamanan secara umum.
Dijelaskan,
di lokasi Jembatan Cirahong itu rentan terjadi tindak kejahatan, di lokasi
tersebut sangat sepi, sangat beresiko terhadap tindakan kejahatan, dan juga sering
digunakan menjadi tempat untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri dan para
penjaga inilah yang biasanya menjadi penghalau dan menjaga keamanan serta
kondusifitas.
“APILL
ini merupakan sebuah alat, tentu saja tidak bisa berperan sebagai penghalau
atau penjaga keamanan di daerah rawan tersebut seperti halnya manusia, apabila
ada yang jatuh dan terperosok atau sekedar bersenggolan kendaraan di tengah
jembatan APILL tidak akan bisa membantu seperti para petugas,” tegas Ahim.
Diakuinya,
dampak sosial yang akan terjadi terhadap penjaga pintu Cirahong yang jumlahnya
lebih dari 40 keluarga yang secara bergantian tidak sesederhana itu.
“Saya
mengkritisi bagaimana pemerintah memang harus hadir untuk mengatur banyak hal,
tetapi saya kira pemerintah tidak juga harus hadir pada hal-hal yang sudah
tertata rapi dan juga sebenarnya tidak pernah menimbulkan gejolak selama berpuluh
tahun. Jadi lebih baik pemerintah membuat aturan dan mengurusi hal-hal lain
daripada mengatur yang sudah sudah menjadi tradisi, sudah sudah tertata rapi
dan sejauh ini saya kira tidak ada masalah kecuali yang memposting dan
memviralkan tanpa bertanggungjawab, dan ini tentu saja mengganggu kondusifitas
warga lokal di daerah perbatasan Ciamis dan Tasikmalaya,” jelasnya.
Menurut
Ahim, dirinya juga merupakan pengguna jalan merasa peralatan apapun tidak bisa
menggantikan dan tidak akan bisa lebih baik dari manusia yang menjaga pintu
jembatan.
Ditegaskan,
yang terjadi di media sosial tidak selalu sama dengan di dunia nyata dan untuk
bersikap lebih tepat tidak hanya cepat, maka kita harus melihat langsung ke
lokasi dan yang terjadi sebelumnya baik-baik saja tidak seperti yang
digambarkan di media sosial.
“Saya
berharap Pa Gubernur bisa datang dan mengecek langsung ke sini daripada hanya
mematntau media sosial dan di media sosial komentarnya juga 90% saya kira bisa
mendukung tradisi yang sudah berjalan,” katanya. (EDA)*
0 Comments