SETDA,- Setalah 16 eselon II dilantik menempati jabatan baru, ternyata masih ada 10 kekosongan jabatan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga dalam waktu dekat Bupati Ciamis akan segera melakukan lelang jabatan (Open Bidding).
Bupati Ciamis, DR. H Herdiat Sunarya usai melantik 16 pimpinan tinggi pratama di Aula Setda Ciamis, Jumat (18/10/2019) mengakui, ke-10 kekosongan pimpinan di SKPD tersebut selain karena terkena rotasi juga karena pejabatnya sudah memasuki masa pensiun.
“Sejumlah pimpinan SKPD kosong karena ditinggal pensiun, saat ini ada yang masih terisi tapi dalam tahun 2019 ini mereka juga akan pensiun, jadi akan segera dilakukan tahapan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan tersebut,” tegas Bupati.
Diuakuinya, untuk menempati jabatan eselon II sebagai pimpinan tinggi pratama pihaknya akan melakuka tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu open bidding.
“Kami akan tempatkan mereka sesuai dengan hasil open bidding dan kompetensi masing-masing,” katanya.
Senyinggung open bidding yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menempati jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diakui Bupati, pejabat yang diajukan ke Kemendagri ternyata sudah melampaui batas usia untuk menempati jabatan pimpinan tinggi pratama, sehingga bisa saja open biddingnya diulang.
“Hasil open bidding sebelumnya sudah diajukan ke Kemendagri, namun Kemendagri menolak untuik dilakukan pelantikan karena terbentur aturan,” katanya.
Seperti diketahui, jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong di 10 SKPD tersebut diantaranya tiga SKPD yang ditinggalkan karena rotasi yaitu Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kebersihan.
SKPD yang sudah ditinggalkan pensiun oleh pimpinannya yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Doisbudpora), dan Dinas Pertanian. Sedangkan SKPD yang akan ditinggal pensiun oleh pimpinannya dalam tahun 2019 ini diantaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Peternakan. (Nank/cZ-01)*
0 Comments