JAKARTA,-
Untuk mengimplementasikan program prioritas nasional (pronas) di Kabupaten
Ciamis, Bupati Ciamis, Dr. H Herdiat Sunarya, melakukan pertemuan dengan
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor
Kementerian Sosial RI, Selasa (27/01/2026).
Pertemuan
tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengawal
dan memperjuangkan program-program prioritas nasional agar dapat
diimplementasikan secara nyata di daerah, khususnya di bidang pendidikan dan
pengentasan kemiskinan.
Bupati
Ciamis menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Program Sekolah Rakyat yang
digagas oleh Kementerian Sosial RI yang merupakan terobosan strategis, tidak
hanya memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga
menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan serta
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis.
Ditegaskan,
Pemkab Ciamis memiliki komitmen kuat untuk mendukung penuh realisasi program
Sekolah Rakyat. Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Pemkab Ciamis telah
menyiapkan beberapa alternatif lokasi pembangunan, salah satunya berada di Desa
Panjalu, Kecamatan Panjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare.
“Lokasi
tersebut dinilai strategis dan memiliki potensi pengembangan kawasan pendidikan
yang terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menanggapi, pembangunan Sekolah Rakyat di
Kabupaten Ciamis berpeluang untuk segera direalisasikan.
Menurutnya,
apabila lahan yang disediakan Pemkab Ciamis telah dinyatakan clean and clear secara administrasi dan
hukum, maka pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada tahun ini sesuai dengan
tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.
Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat, Menteri Sosial juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program-program sosial pemerintah.
“DTSEN
merupakan data terpadu yang memuat berbagai aspek sosial dan ekonomi
masyarakat, mulai dari data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor
pertanian dan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Pemutakhiran
DTSEN dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas
Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, serta Badan
Pusat Statistik (BPS).
Dengan
data yang akurat dan mutakhir, diharapkan seluruh program bantuan sosial dan
pemberdayaan, termasuk Sekolah Rakyat, dapat tepat sasaran, transparan, dan
berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemkab
Ciamis menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan
Kementerian Sosial RI dalam mengawal pemutakhiran data serta percepatan
realisasi program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari komitmen membangun masa
depan generasi Ciamis yang lebih maju dan sejahtera. (EDA)*




0 Comments