Harus Ada Output Jelas, MPMBGI Monitor Pastikan MBG Sesuai Aturan

ciamiszone.id :

CIAMIS,- Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan gizi yang layak sebagai fondasi untuk tumbuh kembang optimal, cerdas, dan sehat. Kehadiran Majelis Pemantau Makan Bergizi Gratis Indonesia (MPMBGI) untuk menyampaikan sikap dan komitmen menyatakan dukungan penuh dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Program Nasional MBG.

“Kami memandang program ini sebagai sebuah ikhtiar mulia dari pemerintah untuk menjawab tantangan gizi dan kesehatan anak-anak di seluruh pelosok negeri. Pronas MBG bukan sekadar memberikan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi emas yang kuat, tangguh, dan siap bersaing di kancah global. Ini adalah wujud nyata keberpihakan negara pada masa depan anak-anaknya,” kata Ketua MPMBGI, Andi Ali Fikri dalam deklarasinya, Rabu (17/09/2025).

Dalam kesempatan itu, Andi Ali juga menyatakan kesiapan dan komitmen untuk memonitor akurasi kepastian data kepesertaan MBG yang berada di bawah naungan institusi pendidikan baik tingkat kabupaten maupun provinsi, harus sesuai dan terkoordinasi dengan institusi yang berkaitan (Disdik Kabupaten, Disdik Provinsi, Kemenag).

“Begitu juga kepesertaan untuk ibu hamil dan menyusui sesuai data yang berlaku di tingkat kewilayahan dapur MBG berdomisili,” katanya.

Selain harus berjalan sesuai aturan, outputnya juga harus jelas, bagaimana kondisi anak sebelum menerima program MBG dan bagaimana setelahnya sebagai penerima manfaat. Termasuk angka stanting sebelum dan sesudah program MBG berjalan.

Dalam mengawal pelaksanaan dapur MBG, pihaknya siap bekerjasama dengan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan.

“Kami akan memantau ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan kualitas makanan yang disajikan dan akan secara proaktif memantau dan melaporkan jika ada temuan makanan yang tidak layak konsumsi, jumlah yang tidak sesuai, atau praktik yang berpotensi merugikan anak-anak penerima manfaat,” tegasnya.

Dalam hal monitor kepastian kualitas makanan, harus diperhatikan pertumbuhan ekonomi lokal, adanya MBG ini tidak hanya berkaitan makan semata tapi harus bisa memberi dampak pertumbuhan ekonomi lokal terutama dalam pengadaan komoditi pangan agar terjadi simbiosis mutualisme dari produk komoditi pangan lokal bisa menumbuhkan kesejahteraan bagi petani.

“Memastikan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga ada kesejahteraan bagi masyarakat ketika mereka bisa ikut bekerja di dapur MBG dan para pekerja yang dibimbing secara profesional bekerja sehingga program MBG ini akan bisa berjalan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Dipenghujung deklarasi, Andi Ali mengimbau kepada masyarakat penerima manfaat MBG agar menolak tegas makanan yang tidak layak konsumsi. Kepada pelaku MBG terutama SPPG agar bisa menutup celah kebocoran anggaran dan praktik-praktik yang berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk penyelewengan, termasuk penggunaan bahan baku di bawah standar atau praktik korupsi,” tutupnya. (EDA)*