Pemkab Dukung PBDT 2015 Untuk Program Perlindungan Sosial

ciamiszone.com :

CIAMIS,- Untuk melengkapi data sebagai dasar pelaksanaan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemkab Ciamis sangat mendukung upaya pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Ciamis selaku Ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) H. Jeje Wiradinata didampingi Kepala Bappeda selaku Sekretaris TKPKD H. Kusdiana, MM, Rabu (10/06/15).

“Kegiatan PBDT diharapkan  dapat memperoleh validitas data yang dapat dipertanggung jawabkan untuk intervensi program-program perlindungan sosial baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga tepat sasaran,” kata Wabup seraya mengakui, tujuan utama dari kegiatan PBDT adalah untuk memperoleh data rumah tangga dan anggota rumah tangga sasaran kondisi tahun 2015 yang akan dipergunakan oleh Kementrian/lembaga, Pemerintah Daerah dan swasta sebagai sasaran program perlindungan sosial.

Dijelaskannya, kegiatan PBDT dibagi dalam dua tahap, yaitu melaui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan forum pertemuan untuk bertanya jawab bersama dengan publik/masyarakat. Konsultasi hanya melibatkan tokoh yang mewakili masyarakat, seperti ketua komnunitas, kepala dusun, Ketua RW, Ketua RT (Satuan Lingkungan Setempat) atau tokoh yang mewakili. FKP dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap desa dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 25 Mei sampai 24 Juni 2015.

Tahapan pelaksanannya untuk tingkat desa, Kepala Desa menyelenggarakan dan memimpin langsung FKP dengan bahan acuan prelist  awal hasil PPLS tahun 2011 dan para penerima program. Pada akhir FKP di desa/kelurahan, kepala desa/lurah beserta para Ketua RW menandatangani berita acara.

Sedangkan di tingkat kecamatan, Camat setempat, mewakili Bupati sebagai penanggung jawab ditingkat kecamatan wajib mengetahui hasil FKP dengan menandatangani daftar prelist baru hasil FKP. Dan tingkat kabupaten, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengolahan hasil FKP di tiap desa dan mencetak prelist baru yang akan dipergunakan sebagai dasar pendataan rumah tangga oleh Petugas pencacah lapangan (PCL).

Sementara tahapan kedua yaitu pendataan ke rumah tangga, pelaksanaan pendataan kegiatan PBDT Tahun 2015. Petugas pencacah lapangan (PCL) akan mendata setiap rumah tangga yang telah tercetak pada daftar prelist baru, sehingga daftar nama dan alamat rumah tangga yang sudah dikonfirmasi keberadaannya melalui FKP kembali dikonfirmasi ulang kepada yang bersangkutan dengan tujuannya untuk memperoleh data mutakhir yang dibutuhkan dalam penargetan dengan metode pelaksanaan adalah kunjungan langsung (door to door).

“Selanjutnya hasil pendataan tersebut diserahkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan dasar pelaksanaan program perlindungan sosial,” kata Wabup. (cZ-01)*